Monorel Jangan Jadi Kedok untuk Bisnis Properti!
Namun, sepeninggal Jokowi yang melenggang menjadi presiden, dan kursi kepemimpinan Ibu Kota akan beralih ke wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akankah proyek senilai sekira Rp15 triliun itu tetap berjalan?
Terkait hal itu, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti (Usakti), Yayat Supriyatna, pun melayankan kritikan atas proyek pembangunan monorel.
"Ahok sangat kalkulatif. Tahulah dia soal liku-liku bisnis, sanggup atau tidak sanggup? Kalau tidak sanggup jangan main-main, berkedok monorel tapi bisnis propreti, minta ruang lahan berapa ribu meter. Cara baru untuk mendapatkan usaha lain," kata Yayat kepada Okezone, di jakarta, Minggu (24/8/2014).
Sebagaimana diketahui, Ahok beberapa kali melontarkan pernyataan pedas soal proyek pembangunan monorel. Bahkan mantan Bupati Belitung Timur itu sempat menyamakan monorel dengan mainan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang hanya memutari area tempat rekreasi itu.
Namun, Ahok mengaku masih ingin melihat desain monorel sebelum pihaknya memutuskan utnuk menyetujui atau tidak proyek tersebut.
Karena itu, Yayat menambahkan, PT Jakarta Monorail harus benar-benar bisa meyakinkan Pemprov DKI tentang keuangan yang dimilikinya untuk menjalankan proyek. "PT JM, apa punya uang atau tidak? Tunjukkan keuangannya dong. Jangan ngebohongin doang dengan grand launching," ketusnya.
Sebelumnya, Ahok menegaskan bahwa ia tak mau PT JM membangun monorel dengan modal hak properti yang didapat dari Pemprov DKI. Untuk diketahui, PT JM meminta hak properti sebanyak 200 ribu meter persegi untuk pengembangan usaha. Dengan menyewakan properti 200 ribu meter persegi dengan harga Rp25 juta per tahun, maka PT JM diperkirakan mendapat Rp50 triliun dalam jangka waktu 10 tahun.
"Enak saja, mending gue bangun monorel sendiri. Kita juga punya banyak BUMD yang bisa bangun monorel sendiri," kata Ahok, Jumat, 22 Agustus 2014 lalu - POKER ONLINE
